RESPONSIVE LAW JOURNAL

Legal Protection of Agricultural Land Against Land-Use Changes in Tangerang Regency

2026-06-17T15:10:09+00:00

This research aims to determine the legal regulations that provide legal protection for agricultural land. In addition, this research also aims to determine the protection of sustainable food agricultural land in Tangerang Regency. This research uses a normative legal method with a statutory approach, whose data is obtained through literature study. The results show that the legal regulations for the protection of sustainable food agricultural land have been integrated from the national level to the regional level, especially in Tangerang Regency. However, at the implementation level, there are still shortcomings because many agricultural lands are still converted to housing and national and regional development. Especially in Tangerang Regency, it is necessary to implement an integrated information system for sustainable food agricultural land in each region.

Standardisasi Pengumuman Awal Bulan Hijriah Sebagai Instrumen Kepastian Hukum

2026-07-08T12:10:24+00:00

Muhammadiyah setiap tahun menerbitkan maklumat atau pengumuman awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah lebih awal dari pengumuman yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawwal daan Dzulhijjah. Isi di point 2 bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Penetapan dan pengumuman tersebut merupakan persoalan yang memiliki implikasi sosial, hukum, dan politik yang luas. Di Indonesia, ketiadaan format baku dalam pengumuman awal bulan Hijriah telah menimbulkan fragmentasi sosial, kebingungan publik, bahkan potensi konflik horizontal antarkomunitas keagamaan. Tulisan ini mengkaji masalah tersebut melalui pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, dengan tujuan untuk mengevaluasi format pengumuman awal bulan Hijriah serta mengembangkan model format yang lebih sistematis, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta menelaah praktik pengumuman di berbagai negara Muslim, otoritas hukum fikih klasik dan kontemporer. juga regulasi nasional yang berlaku. Tulisan ini merekomendasikan bahwa standarisasi format pengumuman bukan hanya soal estetika komunikasi, melainkan merupakan kebutuhan puklik demi kepastian hukum, persatuan umat, dan legitimasi otoritas keagamaan negara.

The Urgency of Halal Tourism Regulations Under Law No. 10 of 2009 on Tourism: Toward a Muslim-Friendly Tourism Ecosystem in Indonesia

2026-08-05T07:11:35+00:00

This study aims to analyze the urgency of regulating halal tourism within the framework of Law No. 10 of 2009 concerning Tourism to foster a Muslim-friendly tourism ecosystem in Indonesia. It also seeks to analyze the obstacles to and solutions for the implementation of halal tourism in the country. The absence of specific regulations governing halal tourism in Indonesia has created a legal vacuum. A qualitative research method with a normative-juridical approach was employed. The study concludes that specific regulations for halal tourism are essential, as there is currently no dedicated legal protection for tourists or business operators in this sector; consequently, despite the promising growth of halal tourism in Indonesia, the lack of appropriate and adequate regulation leaves the sector vulnerable. Identified obstacles include a lack of public understanding regarding halal tourism, insufficient infrastructure to meet the needs of Muslim tourists, a large number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) lacking halal certification, and the absence of specific halal tourism regulations. Proposed solutions include the government and relevant institutions conducting large-scale, sustained public awareness campaigns on the concept of halal tourism; developing infrastructure and facilities that support halal tourism; promoting free halal certification programs; and enacting specific regulations for halal tourism in Indonesia.

Supreme Court Rulings on Islamic Family Law from the Perspective of Nahdlatul Ulama's Scholarly Consensus

2026-09-07T12:19:35+00:00

Artikel ini mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia dari perspektif ijma' (kesepakatan ulama) sebagaimana dipraktikkan secara kelembagaan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum Bahtsul Masail. Penegakan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya menyangkut wali adhal, dispensasi kawin, wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, ahli waris pengganti, dan status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, kerap berkembang melalui penemuan hukum oleh hakim (judge-made law) yang tidak selalu selaras dengan posisi qauli (tekstual) yang dihasilkan melalui ijtihad jama'i NU. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menganalisis sejumlah putusan MA terpilih dengan menggunakan kerangka metode qauli, ilhaqi, dan manhaji yang berlaku dalam Bahtsul Masail. Hasil kajian menunjukkan tiga pola relasi: konvergensi, ketika putusan MA sejalan dengan qawl al-rajih ulama NU (sebagaimana pada mekanisme wali hakim bagi wali adhal); divergensi berbasis maslahah, ketika MA menyimpang dari pendapat fikih literal atas dasar keadilan substantif (sebagaimana pada wasiat wajibah bagi istri non-Muslim dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010); dan ketegangan yang belum terselesaikan, seperti pada perluasan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ijma' tidak berfungsi sebagai sumber hukum yang mengikat secara langsung dalam penalaran hakim, melainkan lebih sebagai rujukan normatif yang terus dinegosiasikan NU dengan yurisprudensi MA yang hidup (living jurisprudence) melalui pendekatan manhaji dan maqashid syariah.