Diskriminasi Reformasi Hukum Pertanian: Perjuangan Petani untuk Mendapatkan Akses Pupuk Subsidi

Priena Daffa' Alhidayah; Siti Fatmawati Hafid

doi:10.59923/rlj.v1i2.260

Authors

Priena Daffa' Alhidayah Universitas Mulawarman
Siti Fatmawati Hafid STAI Raudhatul Ulum Arrahmaniyah, Sampang

DOI:

https://doi.org/10.59923/rlj.v1i2.260

Keywords:

Pupuk Subsidi; Petani; Kebijakan Pemerintah

Abstract

Penyusunan Akses pupuk subsidi telah menjadi masalah serius bagi petani. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan pupuk subsidi faktanya terbatas hanya bagi petani yang memiliki lahan. Hal ini justru menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia yang adil dan merata khususnya bagi petani penggarap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan ketidakadilan akses pupuk subsidi bagi petani telah menunjukkan bentuk diskriminasi kebijakan di Kementerian pertanian. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal. Dengan mempertajam analisis doktrinal dan mempertimbangkan prinsip-prinsip persamaan dalam melindungi petani dalam memperoleh akses pupuk subsidi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pupuk subsidi bagi petani dapat menyebabkan munculnya ancaman dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam bentuk: Pertama, distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran dan diimbangi dengan kurang pengawasan menyebabkan aliran pupuk bersubsidi menjadi berbelit dan tidak sesuai dengan perutukannya. Kedua, dampak dari akses pupuk bersubsidi yang berbelit menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam proses distribusi tersebut hingga mengancam pada pemenuhan hak asasi manusia yang adil dan merata. Ketiga, Regulasi yang diterbitkan oleh kementerian pertanian dalam pendistribusian pupuk bersubsidi menunjukkan adanya celah ketimpangan hukum hingga berdampak pada sikap diskriminatif terhadap petani.

References

Adriyani, Fauziah Yulia, Tubagus Hasanudin, And Kordiyana K Rangga. 2023. “Perilaku Kelompok Tani Padi Sawah Dalam Mengatasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.” Jurnal Penyuluhan 19(01): 159–69.

Alhakim, Abdurrakhman, And Vivi Dominica Chai. 2023. “Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Indonesia.” Jatiswara 38(3): 340–50.

Azhari, Windy Novita. 2018. “Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi ( Kabupaten Gunungkidul ) Windy Novita Azhari Universitas Islam Indonesia Rokhedi Priyo Santoso ,, S . E ., Miedc.” : 3–4.

Bagus Pratama, Danu. 2020. “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi.” Jurnal Rechtens 9(2): 197–214.

Chakim, Muhammad Lutfil. 2020. “Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.” Jurnal Pangan 28(3).

Embang Herlambang, Deny Guntara, And Muhamad Abas. 2023. “Optimalisasi Pengawasan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023.” Binamulia Hukum 12(1): 47–56.

Isnaini, R, R Ginting, And Y Lubis. 2011. “Kajian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Kebutuhan Bertanam Padi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Deli Serdang.” Jurnal Agrica 4(2): 46–54.

Maman, U, Iwan Aminudin, And Erisca Novriana. 2021. “Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah.” Jurnal Agribisnis Terpadu 14(2): 176.

Masnun, Muh, And Dilla Astanti. 2020. “Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida.” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 19(No. 2): 1102–8.

Mufidah, Nur, And Indah Prabawati. 2018. “Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.” Jurnal Mahasiswa.

Mulia, F. 2016. “Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember.” Jurnal.

Nugroho, Hanantyo Sri, And Nurizka Fidali. 2019. “Penguatan Kelembagaan Pada Gabungan Kelompok Tani Dusun Sambirejo Desa Selomartani Kabupaten Sleman.” Pengabdian Masyarakat (November).

Paminto, Saptaning Ruju, Ibrahim Khalil Ahmad, And Zenal Syaepul Rohman. 2024. “Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.” (4): 114–24.

Pertiwi, Anggun, Herman Dema, Ahmad Mustanir, And Eka Anugrah. 2021. “Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng).” Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 9(3): 130–39.

Rahman, Benny. 2009. “Fertilizer Subsidy Policy: Review Of Management, Technical And Regulatory Aspects.” Agricultural Policy Analysis 7(2): 131–46.

Ramadhani, Azzahra Meutia, And Bagus Ramadi. 2023. “Realita Perwujudan Asas Equality Before The Law Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan Restorative Justice Di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia).” Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 1(10): 51–60.

Santosa, Purbayu Budi. 2008. “Kelangkaan Pupuk Dan Alternatif Pemecahannya.” Jurnal Pangan 17(52): 61–68.

Sari, Linda Ratna, And Agus Fahmi. 2018. “Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Kecamatan Megaluh Jombang Dalam Perspektif Fenomenologis (Studi Kasus Dusun Sudimoro Dan Dusun Paritan).” Jurnal Bisnis Dan Perkembangan Bisnis 2(2): 86.

Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, And Duma M Elisabeth. 2020. “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa.” Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (Jika) 9(2): 131–42.

Sonatra, Pandji Ndaru, Widodo Tresno Novianto, And Agus Riewanto. 2019. “Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik.” Masalah-Masalah Hukum 48(1): 60.

Susila, Wayan R. 2010. “Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali.” Jurnal Litbang Pertanian 29(2): 43–49.

Vidyanita, Vivi, Andy Fefta Wijaya, And Siti Rochmah. 2016. “Kinerja Birokrasi Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Jombang.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 5(1): 74.