Keterpasungan Regulasi dan Paradoks Yudisial: Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, menandai kebijakan strategis pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Namun, proses legislasi yang cepat, minimnya partisipasi publik, dan model legislasi delegatif menimbulkan persoalan politik hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan UU IKN dengan pendekatan normatif-doctrinal melalui telaah sistematis terhadap enam dokumen hukum utama: UU IKN dan perubahannya, peraturan presiden terkait, naskah akademik, serta dokumen Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil. Hasil penelitian menunjukkan lima temuan utama: (1) kewenangan luas dan delegasi ekstensif kepada Otorita IKN yang berpotensi mengikis akuntabilitas legislasi; (2) inkonsistensi internal dan konflik antarnorma dengan UU sektoral, khususnya tata ruang dan lingkungan hidup; (3) kekosongan norma dalam perlindungan hak masyarakat adat dan mekanisme partisipasi publik; (4) proseduralisme minimalis dengan ruang deliberasi publik yang terbatas; dan (5) paradoks yudisial, di mana mekanisme judicial review tersedia secara formal tetapi efektivitasnya terbatas akibat sifat delegatif undang-undang. Temuan ini menegaskan adanya keterpasungan regulasi, di mana hukum berfungsi lebih sebagai instrumen politik pembangunan dibandingkan pelindung hak publik, serta paradoks yudisial yang melemahkan fungsi kontrol konstitusional. Kesimpulannya, UU IKN merupakan studi kasus tentang ketegangan antara kepentingan pembangunan elite dan prinsip negara hukum demokratis.